Knowledge, Power, and the Struggle for Representation

sumber

semangat pagi!, yap, untuk corat-coretan kali ini terkait karya dari Gregory S. Jay yang berjudul ‘Knowledge, Power and the Struggle for Representation’.  Jay melalui karya tersebut, mengatakan bahwa kita dalam kehidupan ini selalu memproduksi representasi, dan representasi biasanya dilakukan, ketika kita lagi mengkonsumsi isi media, baik itu media surat kabar, televisi, online dan lain sebagainya. Melalui representasi ini, kita hakekatnya sedang meng-explore pengetahuan, identitas budaya dan motif/politik. Jay juga menyatakan: ‘Representation follows that the current relationship of academic knowledge to political power can be understood, in some decisive ways, in terms of a struggle for representation. This struggle is multifaceted, plural and complex’.

Selain itu, ketika kita mengkaji isu-isu seputar representasi, selalu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: ’Who represents what to whom, for what reasons, through what institutions, to what effect, to whose benefit, at what costs? What are the ethics of representation? What kinds of knowledge and power do authorized forms of representation produce? What kinds of people do such representations produce? Who owns or controls the means of representation? and, What new ways of representation might better achieve the goals of justice and democracy in the overlapping worlds of education and politics?’

Ada beberapa cara dalam memahami representasi. Pertama, representasi dilihat secara ‘textual’, representasi mempertimbangkan sudut pandang literary atau filosofis. Poin kedua, berkaitan dengan konteks ‘materialist and political’, dipengaruhi oleh pemikiran Louis Althusser (ideological state apparatuses) dan pemikiran Michel Foucault (discourse and disciplines). Ide representasi ini bersumber dari konteks material dan institusional. Oleh karena itu, representasi dapat dipahami sebagai praktik budaya, bersumber secara textual dan material, yang bertujuan untuk mereproduksi pengetahuan. Representasi dapat dirasakan ‘powerful’, karena berasal dari kekuatan konseptual, serta bila ditunjang dengan kemampuan retorika dari pihak-pihak yang melakukan representasi. Apalagi setiap akademisi memproduksi a body of different truths (representasi yang berbeda-beda atas satu objek), tergantung pada sistem nilai dan budaya yang dianut, tingkat pengetahuan, dan institusi pendidikan masing-masing, bahkan terjadi perdebatan terkait isu representasi di antara para akademisi. Sistem pendidikan tinggi sendiri dapat dikatakan sebagai arena memproduksi pengetahuan, representasi, globalisasi dan arena mengkonstruksi ideologi.

Sementara itu, dalam studi poststructuralism, representasi memiliki kelemahan secara systematic, kelemahannya terletak pada tingkat motivasi pihak-pihak yang melakukan representasi. Apakah dia melakukan representasi itu untuk kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Meskipun demikian, representasi itu dapat dikatakan sebagai bentuk dari politik yang demokratis (political representation). Selain itu, representasi dapat pula berupa konten-konten simbolik dalam suatu kebudayaan, serta dipahami sebagai cara suatu kelompok sosial tertentu yang terdapat dalam cerita-cerita fiksi, film ataupun televisi (cultural representation). Lalu, ada istilah public representational apparatus, yang terdiri dari media massa dan lembaga pemerintah.

Banyak kalangan akademisi, public critics dan activist, mengkritisi adanya representasi negatif (crisis of representation) yang terjadi di kampus dan dimanapun, atas kaum perempuan, orang-orang Yahudi, orang-orang kulit hitam, orang miskin, homosexuals, dan kelompok minoritas lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kontrol atas representasi yang berkonteks negatif tersebut. Beberapa cara dapat dilakukan untuk melakukan kontrol, seperti: pembentukan studi perempuan dan studi kelompok minoritas lainnya, perlunya tindakan afirmasi, regulasi pencegahan tindakan dan ucapan diskriminatif, restrukturisasi jabatan yang menonjolkan kelompok dominan, perlawanan terhadap siapapun yang melakukan deskriminasi, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, ada istilah public sphere (ruang publik) yang disampaikan oleh Jurgen Habermas. Dalam public sphere ini tercipta kondisi yang demokratis, di mana orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda memiliki wewenang yang sama, saling berdiskusi terkait fakta yang terjadi, serta juga saling memproduksi representasi. Permasalahan terkait isu minoritas bisa pula disampaikan dan dicarikan solusinya dalam public sphere, seperti masalah: ‘integration wasn’t good, homosexuality wasn’t good, working women weren’t good, popular culture wasn’t good, the eight-hour day wasn’t good, the vote for women wasn’t good, too many Jews in prominent places wasn’t good, too many of the wrong kinds of immigrants wasn’t good’. Permasalahan minoritas ini, sejatinya membutuhkan solusi, dukungan dan sikap afirmasi dari siapapun, termasuk dari diri Anda.                              

bahan bacaan: Knowledge, Power, and the Struggle for Representation (Gregory S. Jay)

6 thoughts on “Knowledge, Power, and the Struggle for Representation

  1. Kunci dari penyampaian Jay adalah bagaimana representasi dengan mudahnya membentuk sebuah identitas budaya, salah satunya melalui media. Dan representasi dapat dilihat berbeda secara kontekstual politik dan dirasakan secara powerfull tergantung pada latar belakang pengetahuan setiap inidividu.
    Lalu, bagaimana Jay memandang cultural representation dalam cerita-cerita fiksi, film ataupun televisi mas???? Khususnya untuk cerita-cerita fiksi, film ataupun televisi di Indonesia
    terimakasih sharing ilmunya

  2. Dalam kaitannya dengan ruang publik (Public Sphere) ya Jurgen Habermas, disebutkan bahwa orang-orang yang berasal dari latar belakang berbeda memiliki wewenang yang sama, saling berdiskusi serta saling memproduksi representasi. Tapi jangan lupa, Mas Yuli, kalau di ruang publik pun tidak mungkin semua orang setara. Pasti ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi yang tetap memiliki kuasa, termasuk juga dalam memproduksi representasi. Selain itu, hal-hal yang dibawa ke ruang publik juga tidak lepas dari representasi yang memang sudah dimiliki dalam diri seseorang. Misalnya, dalam situs 9Gag sebagai ruang publik, tetap saja perempuan direpresentasikan sebagai kaum yang bekerja di ranah domestik. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengunggah memes di situs 9Gag masih membawa representasi perempuan berdasarkan budaya patriarki.

    Selanjutnya, ada istilah public sphere (ruang publik) yang disampaikan oleh Jurgen Habermas. Dalam public sphere ini tercipta kondisi yang demokratis, di mana orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda memiliki wewenang yang sama, saling berdiskusi terkait fakta yang terjadi, serta juga saling memproduksi representasi.

  3. Kajian yang bisa menjadi hal yang menarik untuk dijadikan wawasan pengaya tulisan ini barangkali bagaimana jika pada suatu kondisi,kelompok minoritas itu didaulat sebagai penguasa. Apakah ia akan mampu merepresentasikan dengan baik kelompok asalnya,atau justru pada akhirnya merepresi kelompok yang pada masa sebelumnya mendiskriminasikan ia dan kelompoknya. Karena representasi pada akhirnya tak bjsa lepas dari kekuasaan kan ya? Maka apakah representasi negatif itu secara alamiah adalah ‘bawaan’ dari posisi sebagai penguasa,ataukah memang karena ‘kekeliruan semata’?

  4. Setuju dengan mba farisha yang mengatakan bahwasannya ruang publik pun tidak bersifat bebas karena sudah terdapat hirarki-hirarki tertentu, ada yang memiliki kedudukan lebih tinggi yang tetap memiliki kuasa, termasuk juga dalam memproduksi representasi.

    Saya rasa dengan sistem neoliberal dan imperialisme budaya yang ada di setiap sudut ruang publik. Representasi tentang apapun sudah terbentuk dalam ruang publik.
    Dan makna dari ruang publik iti sendiri semakin kehilangan artinya.

  5. Mas Yuli, entah komentar saya ini berkaitan atau tidak tapi something has pooping up ketika baca artikel ini.p (dan maaf kalau isunya sedikit sensitif, kita coba senetral mungkin ya). Ketika ada hubungan antara pengetahuan dengan politik kekuasaan yang memunculkan representasi yang nantinya diakui oleh masyarakat itu, saya teringat dengan konflik yang terjadi akhir-akhir ini yaitu kemunculan gerakan-gerakan dari yang etis sampai kurang etis dengan mengatas namakan umat Islam. Kalau saya perhatikan di lingkungan saya sendiri, kebanyakan yang rajin broadcasting berita berkenaan dan ikut-ikutan demonstrasi adalah saudara-saudara saya yang mengenyam pendidikan khusus Islam, sedangkan yang tidak cenderung diam saja. Dari situ bisa dilihat institusi pendidikan keagamaan nampaknya punya pengaruh kepada akademisinya untuk merepresentasikan sesuatu yang berkenaan dengan keagamaan, yang tidak begitu signifikan terlihat di institusi pendidikan biasa. Uniknya, fenomena yang terjadi saat ini adalah SILENT MAJORITY, dimana justru minoritas lebih go public dibanding mayoritas (saya rasa kaum liberal sebenarnya lebih mayoritas dibanding yang radikal). Sehingga menyambung dengan pertanyaan Mba Hani, kini yang minoritas rasanya mampu merepresi kelompok mayoritas — dengan kata lain ia sendiri berubah menjadi mayoritas hingga batas tertentu.. Menurut Mas Yuli bagaimana? Saya rasa ini menarik untuk diteliti lebih lanjut Mas. Hehe

  6. struggle for representation.. disisi lain ada penegasan Spivak jangan mudah melakukan representasi.. tampaknya memang “upaya-upaya penjajahan” masih terjadi di ruang publik oleh dominan kepada minoritas ya, Apa yang baik dan tidak akhirnya yang lebih menentukan adalah mereka yang dominan. Namun minoritas menemukan jalan ketika ada media baru bukan? siapa pun bisa memproduksi pesan dengan adanya media baru tanpa perlu menunggu menjadi dominan atau mayoritas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *