please, save them

Berdasarkan hasil Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah (Jateng) pada tahun 2013 (terhitung mulai November 2012 sampai Oktober 2013), atas informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Semarang, bahwa telah terjadi 460 kasus kekerasan berbasis jender di provinsi ini. Lalu, dari 460 kasus tersebut, tercatat kasus kekerasan seksual yang paling tinggi yaitu 64,16% (atau setara 295 kasus), kemudian kasus kekerasan fisik sebanyak 20,22% (93 kasus), dan kasus kekerasan psikologis berjumlah 15,62% (72 kasus). Selanjutnya, dari 460 kasus kekerasan ini, 354 kasus telah terjadi di wilayah privat dan 106 kasus terjadi di wilayah publik. Bila dibandingkan pada tahun 2012, telah muncul 408 kasus serupa. Hal ini menunjukkan kasus kekerasan jender di tahun 2013 mengalami kenaikan daripada tahun 2012 (LRC-KJHAM, 2013: 5-20). Untuk tahun 2014 ini, pihak LSM LRC-KJHAM masih dalam proses memonitoring kasus, tetapi fenomena ini secara kuantitatif tetap ada. Terlepas dari grafik apakah jumlah kasusnya menaik ataupun menurun, kondisi sosial ini memperlihatkan fenomena bahwa kasus kekerasan tersebut kerapkali terjadi di Jateng dan menyebabkan ratusan perempuan menjadi korbannya, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Inilah realita permasalahan jender yang ada di sekitar kita.

Sementara itu, kekerasan berbasis jender itu dapat dikonsepkan sebagai suatu deskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya, bila dilandaskan pada persamaan hak dengan laki-laki (LBH APIK, 1992: 7). Untuk jenis-jenis dari kasus kekerasan ini sendiri, meliputi: kasus pelecehan seksual, kasus kekerasan dalam pacaran, kasus perkosaan, kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus perdagangan perempuan, kasus kekerasan pada pekerja migran perempuan, serta kasus kekerasan dan kriminalisasi atas perempuan ‘prostitut.’ Untuk para pelaku kekerasan tersebut, maka bisa dikatakan kalau mereka telah merenggut hak potensial yang seharusnya dimiliki oleh perempuan korban kekerasan, seperti hak hidup bebas dari rasa takut dan hak mendapatkan perlindungan hukum.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan di masyarakat, disebabkan oleh adanya sistem budaya patriarki, dimana pranata sosial ini mensubordinatkan atau mendeskriminasikan perempuan secara permanen yang seolah-olah secara halus mengesahkan berbagai bentuk ketidakadilan, penindasan dan perampasan atas hak asasi perempuan. Posisi subordinat inilah merupakan sumber perlakuan yang tidak adil atas kaum perempuan, karena posisi ini mengkondisikan ketidakberdayaan perempuan. Sistem sosial yang berdasarkan pada pandangan relasi timpang menurut kategori kuat-lemah, yang kuat menguasai yang lemah, disitulah letak ketidakadilan jender beserta implikasinya seperti munculnya kasus kekerasan berbasis jender di masyarakat (Murniati, 2004: 227-229). Untuk salah satu contohnya, hal di atas dapat terlihat dari Data Laporan Tahunan LRC-KJHAM (2013: 13-14), yaitu tindakan pelecehan seksual yang dianggap oleh beberapa masyarakat sebagai suatu perbuatan yang ‘lumrah’ atau ‘biasa,’ bahkan ada kecenderungan menyalahkan korban dan menganggapnya sebagai aib, sehingga tidak banyak kasus yang dilaporkan. Berdasarkan Laporan Tahunan LRC-KJHAM, kasus yang dilaporkan tersebut pada 2011 hanya tercatat 6 kasus, pada 2012 (3 kasus) dan 2013 tertulis 7 kasus.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya kesadaran dan sensitivitas jender yang tinggi dari kita (masyarakat) atas pengakuan hak hidup kaum perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan, sehingga dalam hal ini peran pemerintah dan masyarakat sekitar sangatlah besar didalam memberikan perhatian dan empati ke korban, agar masalah kekerasan terhadap perempuan ini tidak hanya dirasakan oleh korban saja, melainkan menjadi permasalahan bersama yang harus dicarikan solusinya. Bila ada di sekeliling kita mengalami korban kekerasan jender, maka tolong kita segera melaporkan ke pihak-pihak yang terkait (lsm misalnya), karena kalau bukan kita yang menolong, siapa lagi; kalau bukan sekarang, kapan lagi. please, save them.

Bibliography:

1. A. Nunuk P. Murniati. 2004. Getar Gender (Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM) (Cetakan Pertama). Magelang: Yayasan IndonesiaTera bekerjasama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.

2. LBH APIK. 1992. Rekomendasi Umum No. 19 Sidang Komite PBB Ke-11, Kekerasan Terhadap Perempuan, Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Yogyakarta: Penerbit LBH APIK dan dicetak oleh Galang Printika Yogyakarta.

3. LRC-KJHAM. 2013. Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun  2013 di Jawa Tengah (November 2012-Oktober 2013). Semarang: LRC-KJHAM.

Papan Nama LRC-KJHAMStop KDRT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *